Salatiga Raih Opini WTP Tiga Kali, Walkot: Hasil Kerja Keras Bersama

Wali Kota Salatiga Yulianto menandatangani predikat opini WTP di Auditorium BPK Perwakilan Provinsi Jateng. Foto: (humassetdasala3/instagram)

Semarang – Kota Salatiga kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk ketiga kalinya. Opini WTP tersebut diserahkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Jawa Tengah kepada Wali Kota Salatiga Yulianto bersama para Bupati dan Wali Kota lainnya.

Predikat tersebut disampaikan dalam acara penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) di Auditorium BPK Perwakilan Provinsi Jateng, Selasa (28/5/2019).

Atas predikat tersebut, Wali Kota memberikan apresiasi kepada seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang telah bekerja keras menyiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan audit pemeriksaan BPK perwakilan Jateng. Menurutnya, bisa mempertahankan predikat tersebut selama tiga tahun berturut-turut merupakan capaian yang sangat gemilang.

“Ke depan saya berharap supaya bisa lebih transparan lagi dan predikat ini bisa dipertahankan terus,” ungkap Yulianto.

Dirinya berpesan kepada semua elemen supaya tidak terlena dan larut dalam euforia WTP, lantaran masih ada yang harus diselesaikan, sehingga tidak menjadi bumerang di tahun berikutnya. Capaian ini merupakan hasil pengorbanan dan tanggung jawab bersama untuk membuat dan melaporkan dokumen yang baik, dengan menggunakan sistem pengendalian internal yang baik, serta taat terhadap asas perundang-undangan yang ada.

Buah Kerja Keras

Adapun daerah yang mendapatkan predikat serupa berjumlah 26, antara lain Kota Semarang, Kota Salatiga, Kabupaten Demak, Kabupaten Kudus, Kabupaten Jepara, Kabupaten Rembang, Kabupaten Boyolali, Kabupaten Klaten, Kabupaten Wonogiri, Kabupaten Grobogan, Kabupaten Banjarnegara, Kabupaten Cilacap, Kabupaten Kebumen, Kabupaten Purbalingga, Kota Magelang, Kabupaten Magelang, Kabupaten Purworejo, Kabupaten Temanggun, Kabupaten Wonosobo, Kota Pekalongan, Kabupaten Pekalongan, Kabupaten Kendal, Kabupaten Banyumas, Kota Tegal, Kaupaten Tegal, dan Kabupaten Pemalang.

Sementara itu, Kepala BPK perwakilan Jateng Ayub Amali menerangkan, opini WTP merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan.

Opini BPK atas LKPD, imbuh Ayub, didasarkan pada empat kriteria, yakni kesesuaian standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern.

“Opini WTP yang diperoleh pemda bukan merupakan hadiah dari BPK, melainkan memang merupakan buah kerja keras masing-masing pemda,” tuturnya.

Add Comment