Tingkatkan Kesadaran Masyarakat Salatiga tentang Pengelolaan Limbah B3

Pemkot Salatiga menggelar sosialisasi guna meningkatkan kesadaran para pelaku usaha tentang pengelolaan limbah B3, Selasa (30/4/2019). (Foto: Humas Kota Salatiga)

Salatiga – Pemerintah Kota Salatiga melalui Dinas Lingkungan Hidup menggelar kegiatan sosialisasi pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) bagi pelaku usaha, Selasa (30/4/2019). Sosialisasi tersebut bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang peraturan pengelolaan limbah B3.

Kegiatan tersebut diselenggarakan di Ruang Kalitaman, Gedung Setda Kota Salatiga, dibuka oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Salatiga dan diikuti sekitar 80 peserta yang merupakan pelaku usaha. Hadir pula 2 narasumber yaitu Kasi Administrasi Bidang Kesra dan Lingkungan DPMPTSP Provinsi Jawa Tengah, Khasanaturodhiyah, dan Kasi Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Tengah.

Penerapan OSS dalam Pengelolaan Limbah

Sekda Kota Salatiga Fakruroji menuturkan, dengan meningkatnya kegiatan pembangunan di berbagai bidang, terutama bidang industri dan perdagangan, turut meningkat pula kecenderungan penggunaan limbah B3. Dirinya tidak memungkiri bahwa minat masyarakat untuk melakukan pengelolaan B3 secara legal terus meningkat, namun perlu disayangkan, pelaksanaannya belum optimal.

“Hal ini dapat diketahui dari masih sering ditemukan adanya pengaduan masyarakat terhadap pengelolaan limbah B3 yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah B3 dan Permen LHK RI Nomor P.56/MENLHK-SETJEN/2015 tentang Tata Cara dan Persyaratan Teknis Pengelolaan Limbah B3 dari Fasilitas Pelayanan Kesehatan,” papar sekda dalam situs resmi Pemkot Salatiga, Selasa (30/4/2019).

Dalam kegiatan ini, disosialisasikan pula tentang penetapan sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik melalui sistem OSS (Online Single Submission). Dengan demikian, Fakruroji berharap agar sosialisasi ini dapat mendukung penerapan OSS sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik.

Add Comment