DKK Salatiga adakan Penguatan SDM dan Tatalaksana GHPR

Narasumber ketika menjadi pembicara dalam kegiatan ‘Penguatan Kapasitas SDM dalam Diagnosa dan Tatalaksana Kasus Rabies Gigitan Hewan Penular Rabies di Kota Salatiga’, di Graha Bhineka Husada, RSUD Salatiga, Selasa (23/7/2019). (Foto : DKK Salatiga)

Sidomukti – Kasus gigitan hewan penular rabies (GHPR) haruslah mendapat penanganan yang ce[at dan tepat sesuai standar. Tidak hanya mengutamakan kondisi korban, namun juga bagaimana mencegah kasus GHPR selanjutnya. Oleh karena itu, Dinas Kesehatan Kota (DKK) Salatiga mengadakan kegiatan ‘Penguatan Kapasitas SDM dalam Diagnosa dan Tatalaksana Kasus Rabies Gigitan Hewan Penular Rabies di Kota Salatiga’, di Graha Bhineka Husada, RSUD Salatiga, Selasa (23/7/2019).

Kepala Bidang Pengendalian dan Pemberantasan Penyakit (P2P), Junaedi, menyampaikan, perlu adanya penyegaran dan peningkatan pengetahuan petugas medis terkait penatalaksanaan GHPR.

“Tahun 1997, Jawa Tengah dinyatakan bebas rabies namun masih berpotensi terkena rabies. Untuk itu, diperlukan kewaspadaan guna mempertahankan Jateng Bebas Rabies,” terangnya.

Rabies sendiri adalah penyakit infeksi tingkat akut pada susunan saraf yang disebabkan oleh virus rabies, umumnya sebab gigitan binatang liar seperti anjing, kucing, dan kera. Penyakit tersebut dapat menimbulkan rasa nyeri dan perlu mendapatkan perhatian karena angka kematian 100% yang belum ada obatnya.

Sementara, hanya ada vaksin anti rabies (VAR) dan serum anti rabies (SAR) yang penggunaannya harus diputuskan baik-baik tergantung dengan kondisi gigitan pada korban. Setiap unit layanan kesehatan daerah umumnya sudah memiliki VAR dan SAR.

“Kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan SDM dan menyatukan persepsi petugas fasilitas pelayanan kesehatan tentang resiko penularan rabies serta diagnosa dan tata laksana GHPR,” terang Junaedi.

Dilansir dari dinkes.salatiga.go.id, kegiatan tersebut dihadiri narasumber Kabid P2P DKK Salatiga, Junaedi, dr, Dani Redono Sp.Bd (RS. Dr. Moewardi), drh. Slamet Kasiran (Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Jawa Tengah), dan Peni Setyowati (Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah). Sementara turut hadir sebagai peserta terdiri dari 55 orang yakni golongan dokter, perawat, bidan, pengelola program GHPR rumah sakit, puskesmas dan klinik se-Salatiga, serta organisasi fungsi terkait.

Kasus GHPR menjadi Tugas Lintas Sektor

Data dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI menunjukkan, 6.760 jasys GHPR dari 22 provinsi per 4 Maret 2019, dan menewaskan 17 orang di antaranya. Jumlah tersebut meningkat dari 5.466 kasus di 13 provinsi dengan 14 jumlah kematian.

Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tular Vektor dan Zoonotik Kemenkes RI, Siti Nadia Tarmizi, menuturkan, semua kasus GHPR ditangani sesuai prosedur seperti mencuci luka menggunakan sabun dengan air mengalir selama 15 menit. Di mana 50% dari total kasus mendapatkan penanganan VAR.

“Tidak semua kasus GHPR perlu diberikan vaksin. Pemberian vaksin berdasarkan penilaian atau kriteria tertentu. Misalnya, lokasi gigitan anjing di bagian dada ke aras wajib diberikan vaksin bahkan SAR untuk mencegah kematian pada manusia akibat rabies,” terang Nadia, mengutip dari beritasatu.com.

Terkait dengan 757 kasus GHPR di Kupang, Kepala Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Dinkes Dagekeo, Kontantinus Ua, menyampaikan, selain turun tangan dari pihak Dinkes, pihak Dinas Peternakan juga harus ikut andil untuk menangani GHPR.

“Dinkes hanya melayani manusia yang sudah tergigit. Lintas sektor harus kuat. Di masyarakat, kita mensosialisasikan tentang penanganan setelah tergigit,” ujar Kontantinus seperti diberitakan oleh kupang.tribunnews.

Di samping perhatian dari pihak kepemerintahan, Kabid P2P dan Wabah Dinkes Boltim, Manado, Sammy Rarung, yang mencatat 43 kasus GHPR di wilayahnya, menuturkan, untuk menekan angka GHPR perlu diterkan dan ditindak tegas aturan pemilik gewan membayar VAR bagi korban.

“Kami mengimbau kepada pemilik anjing agar mengikat atau mengandangkan hewan peliharaan dengan aman. Ini demi kebaikan semua. Sebab, jika hewan peliharaan menggigit warga maka pemilik hewan bertanggungjawab dengan membayar Rp. 1,5 juta untuk biaya VAR. Kami harap juga adanya peraturan desa (perdes) tentang pemeliharaan anjing di masing-masing desa,” terang Sammy.

Add Comment