Forum Pimpinan PTKIN Fokus Bahas Akselerasi Guru Besar

Seluruh peserta berfoto bersama dalam ‘Forum Pimpinan PTKIN’ menyambut pembukaan PIONIR 2019 di UIN Maulana Malik Ibrahim, Malang, Senin (15/7/2019). (Foto : IAIN Salatiga)

Malang – Direktur Jenderal Pendidian Islam (Dirjen Pendis) Kementerian Agama, Kamarudin Amin, menyerukan agar Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) fokus mengembangkan program akselerasi guru besar (gubes). Hal tersebut ia sampaikan di Aula lantai lima Gedung Rektorat, Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim, Malang, Senin (15/7/2019).

“Contohnya seperti di Jerman, bahwa guru besar dipilih karena karya yang dimiliki. Sosok akademisi yang berkualitas berdasarkan karya, baik tulisan maupun pengabdian,” ujarnya di hadapan seluruh rektor PTKIN dalam rangka pertemuan ‘Forum Pimpinan PTKIN’ menjelang pembukaan Pekan Ilmiah, Olahraga, Seni dan Riset (PIONIR) 2019.

Kamarudin mengimbau, agar para pimpinan bersama-sama memantau dan memilih calon gubes di masing-masing PTKIN. Ia menambahkan, pihaknya akan segera menerbitkan Peraturan Pemerintah tentang Perguruan Tinggi Keagamaan. Harapannya untuk memotivasi PTKIN untuk bersaing dengan perguruan tinggi lainnya.

Menanggapi imbauan tersebut, Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Salatiga, Zakiyuddin Baidhawy, menyambut baik terbitnya peraturan tersebut, yang berdampak pada peluang PTKIN berkompetisi setara dengan perguruan tinggi umum secara menyeluruh.

“Melalui peraturan tersebut dapat memastikan perlakuan yang adil dan utamanya percepatan kemajuan bagi PTKIN baik dalam pengembangan SDM, kelembagaan, sarana dan prasarana, serta sumber daya lainnya,” ujar Zakiyuddin, dikutip dari iainsalatiga.ac.id.

Forum Pimpinan PTKIN jiuga dihadiri Rektor UIN Maulana Malik Ibrahim, Rektor IAIN Metro, dan 40 rektor lainnya dari penjuru nusantara. Dialog interaktif membahas berbagai permasalahan mengenai akselerasi gubes. Salah satunya acuan menjadi gubes melalui karya tulis berbasis scopus. Sementara di PTKIN,para akademisi lebih aktif di bidang pengambian sehingga diupayakan gubes berbasis pengabdian.

Kesejahteraan Gubes perlu Diperhatikan

Rektor Universitas Brawijaya (UB) Malang, Nuhfil Hanani, menyebut, jumlah ideal gubes di perguruan tinggi minimal 20% dari keseluruhan jumlah dosen. Namun, beberapa perguruan tinggi seperti UB sedang terkendala jumlah kepemilikan gubes pada institusinya. Hal tersebut disebabkan gubes baru yang naik tidak sebanding dengan gubes lama yang pensiun.

Nuhfil menyatakan, sulitnya menaikkan gubes baru dikarenakan pendanaan dan program pendukung percepatan gubes. Dengan demikian, kampus berupaya menaikkan anggaran dan program pendukung untuk percepatan gubes.

“Di satu sisi, menaikkan partisipasi dosen untuk menjadi gubes juga memakan waktu lama. Menyamakan porsi antara gubes yang pensiun dengan yang baru terkendala dari segi waktu,” terangnya.

Sementara itu, Universitas Negeri Malang, yang juga belum memiliki jumlah ideal kepemilikan gubes, Rektor Rofi’uddin mengakui bahwa PTN silit untuk memenuhi rasio gubes.

“Ini menjadi tantangan kita bersama. Kalau tidak ada kontestasi atau reward, sulit mengerek jumlah gubes,” ujar Rofi’uddin, dikutip dari radarmalang.com.

Rofi’uddin menambahkan, pihaknya mendorong agar dosen di bawah usia 40 tahun untuk segera merancang proposal menjadi gubes. Sebab, jika menjadi gubes di usia 60-65 tahun, masa baktinya hanya lima tahun saja karena harus pensiun di usia 70 tahun. Ia memastikan bahwa dosen non-PNS bun bisa menjadi gubes karena meskipun non-ASN, mereka sudah punya nomor induk dosen nasional (NIDN).

2018 lalu, Tim Ahli RUU tentang Guru dan Dosen, Abdul Gani Abdullah menyampaikan, Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005 yang mengatur tenaga pendidik masih memiliki banyak kekurangan. Termasuk usulan mengubah jabatan gubes menjadi profesor.

“Karena istilah guru besar itu tidak internasional. Sedangkan profesor, lebih diakui di seluruh dunia,” terang Abdul.

Dilansir dari jawapos.com, Selain pergantian penyebutan istilah, rancangan perubahan aturan itu juga mengusulkan tentang latar belakang pendidikan dosen. Abdul berpendapat, dosen ideal harus bergelar doktor, tidak hanya magister atau lulusan S2. Perubahan jabatan tersebut akan memengaruhi profesionalisme dan kesejahteraan dosen ataupun profesor.

“Kalau tenaga pendidik bergelar doktor, setidaknya dapat menambah penghasilan lain di luar kegiatan mengajar. Misalnya, menjadi pembicara atau tenaga ahli pada event tertentu,” ujarnya.

Add Comment