Kominfo Salatiga Satukan Data Informasi

Drs. Nasirudin menyampaikan pentingnya menyatukan informasi data statistik yang diproduksi oleh berbagai produsen data secara terintegrasi.(Foto: Pemkot Salatiga)

Colomadu – Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kadis Kominfo) Kota Salatiga, Nasirudin menyampaikan pentingnya menyatukan informasi data statistik yang diproduksi oleh berbagai produsen data secara terintegrasi. Pengelolaan data statistik sektoral merupakan salah satu inisiasi dari Kebijakan Satu Data Indonesia. Hal ini disampaikannya dalam Workshop Data Statistik Sektoral Tahun 2019, di Hotel Lorin Solo, Rabu (6/11/2019).

Workshop berlangsung selama 2 hari yang diikuti oleh 60 peserta dari seluruh OPD di kota Salatiga, beserta 3 perguruan tinggi dan 7 instansi vertikal, dengan mendatangkan narasumber dari Diskominfo Provinsi, BPS Kota Salatiga, dan Kominfo Salatiga.

Lebih lanjut Nasirudin menjelaskan bahwa dalam rangka mewujudkan kebijakan satu data dengan pemanfaatan sistem informasi maka Diskominfo Kota Salatiga membuat portal informasi data statistik dengan alamat dataku.salatiga.go.id  yang datanya berasal dari SKPD terkait.

Pembuatan kebijakan satu data ditujukan untuk menghindari perbedaan dan tumpang tindih data statistik sehingga hanya ada satu referensi data yang  menjadi pegangan dalam pembuatan kebijakan strategis maupun penerbitan perizinan.

“Mengutip pidato kenegaraan presiden RI di depan DPR atau MPR RI lalu, bahwa data adalah jenis kekayaan baru bangsa, yang harganya lebih mahal dari minyak, oleh karena itu saya berharap dengan adanya acara ini kita dapat menyusun tata kelola data statistik yang baik sehingga dapat digunakan sebagai acuan dan pedoman penyusunan perencanaan pembangunan daerah,” tegas Nasirudin.

Senada dengan Kadis Kominfo, Kabid persandian dan Telekomunikasi Yulis Oreyano, SE menegaskan bahwa kegiatan workshop yang dilaksanakan selama 2 hari ini adalah upaya mewujudkan satu data kota salatiga. “Usai workshop nanti akan ada RTL yaitu rencana tindak lanjut, artinya usai dari kegiatan ini diharapkan OPD dapat secara aktif melakukan sharing data utamanya data spasial (sektoral) secara continue atau up to date”, ujar yulis.

Pengelolaan Data untuk Program Potensi Desa (Podes)

Hal ini senada dengan program pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk membuat Big Data. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Dr Ir Sri Puryono KS MP meminta agar pemerintah kabupaten/ kota mencari informasi ke BPS tentang sejauh mana pendataan telah dilakukan. Hal ini disampaikannya dalam kegiatan Forum Data Jawa Tengah, Evaluasi dan Pengembangan Single Data System Menuju Big Data Jawa Tengah, Senin (17/9/2018).

Sejak Mei 2018 lalu, Badan Pusat Statistik (BPS) memiliki kegiatan pendataan potensi desa (Podes) untuk mendata potensi desa atau kelurahan. Pendataan podes penting untuk bahan penyusunan statistik wilayah kecil sebagai dasar penyusunan berbagai analisis dan kebijakan terkait kewilayahan, sekaligus penghitungan indikator kemajuan desa.

“Harus di-update terus. Demikian pula kalau sudah masuk jadi big data harus akurat, valid dan update, lengkap. Karena data bisa diolah menjadi informasi. Informasi bisa jadi alat pengambilan keputusan. Kalau datanya salah, informasinya pasti keliru. Informasi keliru diberikan kepada pengambil keputusan, mengambil keputusan juga pasti keliru. Ini bahaya,” urainya.

Add Comment