Abdul Hamid Apresiasi Penanganan TB Kota Salatiga

Walikota Salatiga, Yulianto, saat menjamu kunjungan dari Komisi E DPRD Jateng di Rumah Dinas, Selasa (10/12/2019). (Foto: Pemkot Salatiga)

Sidomukti – Kota Salatiga berhasil mengatasi kasus Tuberkulosis (TB) hingga menyentuh angka 80 persen. Hal tersebut diungkapkan oleh Abdul Hamid Ketua Komisi E DPRD Jawa Tengah (Jateng) yang tertarik untuk mempelajari bagaimana cara penanganan TB, saat mengunjungi Pemerintah Kota (Pemkot) Salatiga di Rumah Dinas Walikota Salatiga, Selasa (10/12/2019).

“Ini sangat bagus dan tentunya bisa ditiru oleh kabupaten/kota lain di Jateng untuk mengambil langkah serupa. Tujuan kami datang ke Kota Salatiga adalah untuk mengetahui rencana akses daerah (RAD) penanganan TB di Kota Salatiga,” terang Abdul Hamid.

Lebih lanjut, dilansir dari laman resmi Pemkot Salatiga, Abdul Hamid menyampaikan di hadapan 23 Anggota Komisi E dan turut hadir pula Aisisten Administasi dan Umum Sekda Kota Salatiga, Bapelitbangda, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Balai Kesehatan Paru Masyarakat, RS Paru Ario Wirawan, serta Bagian Kesra Setda Kota Salatiga, bahwa Kota Salatiga memiliki capaian-capaian kinerja pemerintah yang cukup bagus, tidak hanya di bidang kesehatan, namun juga di bidang lainnya.

Dalam sambutannya, Walikota Salatiga, Yulianto, menyatakan ketersediaannya untuk menjamu DPRD Provinsi Jateng lagi untuk menjalin komunikasi dan berkunjung dalam rangka kerja sama. Ia juga menyampaikan terkait pembangunan Kota Salatiga berpusat pada tiga bidang, yaitu kesehatan, pendidikan, dan ekonomi.

“Berkaitan dengan peningkatan pelayanan masyarakat yang ada di Kota Salatiga, mohon aspirasi dari Kota Salatiga dikawal. Tahun 2010/2011, angka kemiskinan di Kota Salatiga masih dua digit, di tahun 2018 angka tersebut turun di angka 4,83%. Indeks pembangunan manusia juga tertinggi di Jateng. Kami berharap strategi ini bisa diterapkan juga di tempat lain,” terangnya.

Samakan Visi Berantas TB

Data dari World Health Organization (WHO) Global TB Report 2018, Indonesia berada di urutan ketiga setelah India dan China untuk kasus TB dengan jumlah mencapai 842 ribu kasus. Stop TB Partnership melengkapi data tersebut dengan satu juta orang menderita TB setiap tahunnya sejak 2015.

Guna menanggulangi masalah tersebut, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Republik Indonesia akan membentuk rancangan pemberantasan TB melalui Peraturan Presiden (Perpres). Perpres tersebut akan mengurai detail tentang kementerian apa saja yang akan ikut andil agar penanganannya lebih tepat sasaran.

“Kemenkes tidak bisa berdiri sendiri. Memerlukan kementerian lain dan bantuan dari aparat lain maupun PKK, posyandu dan puskesmas,” terang Menkes, Terawan Agus Putranto.

Sebelumnya, Stop TB Partnership Global telah menemui Presiden Joko Widodo untuk mendiskusikan upaya eliminasi memberantas TB di Indonesia sekaligus mendorong percepatan Perpres tentang penanganan TB pada Senin (09/12/2019).

Ketua ewan Pembina Stop TB Partnership Inonesia, Arifin Panigoro, menyebutkan, pemberantasan TB perlu adanya intervensi dan sinergitas dari berbagai pihak, terutama pemerintah pusat dan daerah. Menurutnya, pemberantasan tersebut tidak akan berjalan dengan efektif apabila tidak ada visi yang sama antar pihak dinas kesehatan (Dinkes)  setiap daerah.

“Indonesia memiliki lebih dari 500 kabupaten/kota dan memiliki Dinkes masing-masing. Selama ini seringkali terjadi gap  antara pemerintah pusat dan daerah. Masalah otonomi daerah yang seperti ini yang harus diantisipasi,” terangnya.

 

Add Comment