Layanan Sedot WC Murah Cegah Pencemaran Air Tanah

Walikota Salatiga, Yulianto, memotong rangkaian bunga simbol peresmian pelayanan jasa sedot WC di Halaman Rumah Dinas Walikota, Selasa (23/07/2019). (Foto: DPUPR Kota Salatiga)

Sidorejo – Pemerintah Kota (Pemkot) Salatiga melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) meresmikan pelayanan jasa pembersihan WC kepada warga dengan tarif terjangkau. Peresmian tersebut dilaksanakan di Halaman Rumah Dinas Walikota, Selasa (23/07/2019).

Kepala DPUPR Kota Salatiga, Agung Hindramiko, menyampaikan, Pemkot Salatiga telah membentuk tim teknis instalasi pengolahan lumpur tinja (IPTL) yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Walikota (Perwali) Salatiga Nomor 62 Tahun 2016.

“Pengoperasionalan IPTL ini untuk menangani pencemaran air tanah. Sebab air tinja yang adalam kurun waktu lima sampai sepuluh tahun tidak disedot atau dibuang ke IPTL akan mencemari air tanah, sehingga tidak bisa digunakan untuk keperluan sehari-hari,” jelas Agung.

Berdasarkan Perwali tersebut, besaran retribusi transportasi dihitung berdasarkan jarak dari rumah ke tempat pembungan akhir di kawasan Ngronggo, Kelurahan Kumpulrejo, Kecamatan Argomulyo. Bersumber dari situs resmi DPUPR Kota Salatiga, tarif pembersihannya dipatok Rp 40.000/meter kubik, dan biaya transportasi Rp 5.000/kilometer.

“Jadi besaran retribusi transportasi tiap warga pengguna jasa layanan ini tidak sama, tergantung jaraknya. Jika lebih dekat tentunya lebih murah. Besarannya tinggal dikalikan saja, panjang jarak kali Rp 5.000/kilometer,” paparnya.

Sedot Tinja Bayar Pakai Tabungan Bank Sampah

Direktur Kesehatan Lingkungan Kemenkes RI, Imran Agus Nurali, menyampaikan, bahwa saat ini pihaknya tengah berupaya mewujudkan target 100% akses air minum, 0% kawasan kumuh, dan 100% akses sanitasi layak. Dalam kunjungannya ke Kelurahan Pekojan, Tambora, Jakarta Barat, Rabu (15/03/2019), ia menjelaskan, pendekatan yang dilakukan adalah Sanitas Total Berbasis Masyarakat (STBM).

“STBM ini sesuai Keputusan Menkes RI Nomor 3 Tahun 2014 tentang STBM. Seharusnya target itu di seluruh wilayah Indonesia bisa dicapai di 2019,” ujarnya, seperti dikutip dari laman resmi Kemenkes RI.

STBM sendiri adalah program pembangunan sanitasi di Indonesia dengan sistem pemberdayaan masyarakat dan perubahan perilaku hidup, dengan tujuan mewujudkan perilaku higienis dan saniter mandiri untuk meningkaykan kualitas kesehatan masyarakat.

Imran menambahkan, pelaksanaan STBM bisa dicontoh dari yang diterapkan oleh Kelurahan Pekojan, yang memberlakukan sedot lumpur tinja dengan membayarnya dari hasil pengelolaan bank sampah. Intensitas penyedotan tergantung besaran tangki septik dan jumlah orang dalam satu rumah, namun umumnya dilakukan satu hingga tiga tahun sekali.

Tarif penyedotan sekitar Rp 330 ribu untuk 1-1,5 kubik. Sistemnya, masyarakat dapat menyetorkan sampah bernilai jual ke bank sampah, dan ketika sudah terkumpul sesuai dengan tarif jasa penyedotan bisa dibayarkan ke PD Pal Jaya untuk kemudian dibuang ke tempat pembuangan di Pulo Gebang dan Duri Kosambi.

Kedepannya, Imran berharap teknik penerapan STBM di Kelurahan Pekojan tersebut bisa menjadi contoh untuk kelurahan lain, yang mengedepankan kerja sama antara lurah, pemerintah, dan pihak swasta. “Saya rasa ini upaya-upaya yang tanpa terasa, sampah itu ada gunanya juga. Harus dikelola dengan baik sehingga tidak menjadi sampah yang ada di luar, tapi justru diolah dan uangnya untuk membayar penyedotan tinja,” imbuhnya.

Di samping itu, Direktur PD Pal Jaya, Subekti, menyatakan, jarak ideal antara tangki septik ke air konsumsi seharusnya minimal 10 meter. Sebab, air yang tidak layak konsumsi akibat sanitasi buruk akan berdampak menyebabkan diare, hepatitis, dan gangguan gizi, terutama untuk balita dan anak-anak mudah mengalami stunting.

“Di Jakarta, mencari 10 meter saja susah, karenanya perlu penyedotan lumpur tinja yang intens dan menggunakan tangki septik yang sesuai standar, tidak mudah bocor,” terangnya.

Add Comment