Salatiga Kota Layak Anak Tarik Minat Komisi D DPRD Lamongan

Walikota Salatiga, Yulianto, saat menjamu kunjungan dari Komisi D DPRD Kabupaten Lamongan di Rumah Dinas, Rumah Dinas, Jumat (13/12/2019). (Foto: Pemkot Salatiga)

Sidorejo – Pada 2018 lalu, Kota Salatiga mendapat penghargaan Kota Layak Anak Kategori Pratama, berlanjut memperoleh gelar Kota Layak Anak Kategori Madya dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) pada 2019 ini. Prestasi tersebut menarik perhatian Komisi D DPRD Kabupaten Lamongan untuk berkunjung ke Kota Salatiga.

Walikota Salatiga, Yulianto, menyambut rombongan yang dipimpin oleh Abdul Shomad di Rumah Dinas, Jumat (13/12/2019). Ia mengajak kedua belah pihak untuk bertukar pikiran dan membuka jalan kerjasama daerah.

“Kota Salatiga baru saja dinobatkan sebagai Kota Layak Anak dan juga Anugrah Eka Parahita Tingkat Madya. Mari kita belajar bersama, apa-apa capaian yang baik di daerah masing-masing untuk disampaikan,” ujarya.

Sementara itu, Abdul Shomad menyatakan, kedatangannya membawa 12 anggota Komisi D adalah untuk belajar bagaimana Pemkot Salatiga melakukan PPPA. Di mana saat ini, anggaran Pemkab Lamongan yang diproyeksikan sebesar 3 triliyun untuk tahun 2020 memerlukan pembelajaran lebih lanjut agar pihaknya bisa menerapkan PPPA di wilayahnya dengan lebih baik. Termasuk mempelajari strategi dan program kerja dari daerah lain.

“Kami berduabelas ini sengaja datang ke Kota Salatiga untuk mengetahui capaian, strategi, dan juga program kerja dari Pemkot Salatiga dalam hal pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak,” papar Abdul Shomad.

Dilansir dari laman Pemkot Salatiga, acara tersebut kemudian dilanjutkan dengan diskusi tentang program kerja yang dipaparkan oleh Plt Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Salatiga.

KLA, Lingungi Anak dari Kekerasan dan Konten Negatif

Selain untuk memenuhi hak-hak anak untuk mendapatkan tumbuh berkembang di lingkungan yang positif, predikat Kota Layak Anak (KLA) juga menjadi cara pemerintah untuk mengurangi ketergantungan gadget yang semakin marak mengjangkiti anak-anak. Hal tersebut disampaikan Wakil Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Murung Raya (Mura), Tuti Marheni, Selasa (03/12/2019).

“Saat ini kasus kecanduan gadget terhadap anak sangat rentan, sehingga program KLA dapat menjadi solusi bagi Pemkab Mura daram menjaga generasi sisi negatif kemajuan teknologi,” terangnya.

Tuti menyampaikan dukungan penuh dari Komisi I DPRD Kabupaten Mura untuk program KLA tersebut. Menurutnya, dengan KLA maka pemerintah dapat lebih serius melindungi anak, terutama terkait kasus asusila terhadap anak di bawah umur.

Sementara itu, di wilayah lain, yaitu Kota Kotamobagu, pihak DP3A Kotamobagu mengurangi beberapa iklan rokok yang tersebar di wilayahnya. Kepala DP3A Kotamobagu, Sitti Rafiwa Bora, menyatakan, langkah itu diambil untuk memaksimalkan program KLA di kotanya.

“Tahun 2020 nanti pengurangan iklan rokok bakal dikurangi. Karena ini sangat berpengaruh pada penilaian KLA. Sekarang Dinkes juga merampungkan peraturan daerah tentang kawasan bebas rokok,” terang Rafiqa usai kegiatan Rakor Gugus Tugas Kota KLA Kotamobagu.

Rencana tersebut mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomer 59 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Koordinasi Perlindungan Anak yang sudah ditandatangani Presiden RI, Joko Widodo.

“Peraturan tersebut akan diberlakukan 2020 mendatang, sehingga KLA sudah menjadi tanggung jawab semua stakeholder yang ada, dan DP3A tentunya menjadi leading sektornya. Namun tetap harus melibatkan semua OPD yang sesuai dengan peraturan,” terangnya.

Add Comment